Tim UGM Kaji Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Tim Kajian Bersama Pemkab Mimika Berpose Bersama Seusai Rapat Bersama. (Foto: SAPA/ Jefri Manehat)
SAPA(TIMIKA) - Tim akademis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tengah melakukan kajian terhadap pemekaran Provinsi Papua Tengah. 

Diketahui pemekaran Papua Tengah terdapat 7 Kabupaten tergabung dalamnya, Kabupaten Mimika, Puncak, Paniyai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Nabire.

Ditemui sesuai rapat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika,  Drs. Bambang Purwoko, Kepala Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM, dan juga Ketua Gugus Tugas Papua (GTP) menjelaskan aspek yang menjadi kajian tim adalah  aspek geografis, demokrafis, sosial budaya, ekonomi, serta kesiapan infrastruktur dan aspek cakupan.

Diterangkan, tim akan melakukan kajian disemua daerah, baik itu di Mimika, Intan Jaya, Nabire, Puncak, Dogiyai, Deiyai, Paniyai.

"Kami tidak hanya akan melakukan kajian di Papua Tengah saja, tapi kita akan bandingkan dengan Jayapura serta calon pemekaran lainnya seperti Papua Selatan, " ujarnya

Ini katanya, agar kajiannya lebih komprehensif

"Untuk kajiannya kita  tidak hanya melihat dari aspek geografis, demokrafis, sosial budaya, ekonomi, serta kesiapan infrastruktur dan aspek cakupan, namun kesiapan daerah juga menjadi salah satu kajian. Itu bukan sekedar infrastrukturnya, namun aspek sosial budayanya, ekonominya, adat istiadatnya itu kita harus lihat,"  tuturnya.

"Hal yang menjadi poin  pentingnya adalah, kita ingin mengkaji apakah betul pemekaran Papua Tengah, merupakan kebutuhan daerah.  Apakah itu rill dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera. Kami juga ingin memastikan adanya pemekaran ini justru akan berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya pemekaran ini masyarakat asli ini yang harus menikmati hasil dari itu," ujarnya.

Karena, kata Bambang ide dari pemekaran adalah untuk bagaimana mendekatkan rentan kendali pelayanan kepada masyarakat. Jadi dengan adanya pemekaran pendidikan harus semakin baik, perekonomian masyarakat juga harus semakin baik, akses terhadap kesehatan harus semakin baik pula, karena pemerintah dan negara hadir dengan  jarak yang lebih dekat

Ia mengatakan untuk mengkaji itu semua, tim membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk bisa menghasilkan dokumen kajian yang objektif dan independen.

"Pemekaran Papua Tengah tentunya tidak terlepas dari pro dan kontra masyarakat dan sebagainya. tapi justru adanya pro dan kontra itu akan menjadi bahan kajian, dan tentunya tim juga akan melakukan kajian terhadap yang pro itu alasannya apa, dan tentunya semua unsur akan kita libatkan, sehingga kita bisa punya gambaran jelas," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob yang ditemui awak media pada kesempatan yang sama mengatakan untuk pemekaran Papua Tengah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yakni Demokrasi, Geografis, Hukum, Adat Istiadat, sosial ekonomi, untuk itu Pemerintah membantu dalam memberikan data- data.

Dijelaskannya, ada 3 hal yang akan menjadi kajian tim kajian yakni, bisa tidak Papua Tengah dimekarkan menjadi provinsi, dan Mimika jadi ibu kota layak atau tidak, serta layak tidak Timika jadi kota Madia, dan dari hasil kajian tim kajian itulah yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Untuk data-data itu semua kita punya, kita prinsipnya tinggal kasih saja kepada tim kajian. Untuk itu semua kita di Mimika sangat yakin akan penuhi itu, " ujarnya.

Ia katakan, adanya pemekaran Papua Tengah ini tentunya tidak terlepas dari pro dan kontra, namun sikap pemerintah  tetap mensuplai data,  sehingga apabila Papua Tengah telah resmi, dan pemerintah tetap membuat masyarakat lokal tetap eksis.

Opini yang terbangun bahwa dengan adanya pemekaran Papua tengah, orang asli Papua akan terpinggirkan, Wakil Bupati mengatakan jika Papua Tengah sudah resmi pemerintah pastinya akan memberdayakan masyarakat asli Papua agar tetap eksis.

"Masyarakat jangan kuatir, kami akan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari masyarakat," tegas Wabup Jhon.

Tim  kata Jhon, selain bertemu dengan pemerintah , tim juga akan bertemu dengan Lembaga adat, masyarakat dan juga masyarakat yang pro terhadap pemekaran Papua Tengah, sehingga semua bisa berjalan baik. (Jefri Manehat)

Tinggalkan Balasan